-->
    |

Bupati Sintang dukung partisipasi anak untuk meningkatkan pelayanan publik

Sintang (Suara Sintang Raya) - Sebagai upaya mewujudkan  Open Government Week di bulan Maret  guna  mendorong keterlibatan masyarakat  dan keterbukaan  pemerintah, pada Kamis, (14/03/2019)  Wahana Visi Indonesia (WVI) Zona Kalimantan Barat  menggelar diskusi publik  bertajuk  Partisipasi  Anak untuk Meningkatkan  Kebijakan  dan Pelayanan  Masyarakat  Kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi Propinsi Kalimantan  Barat di Pendopo Bupati Sintang.

Acara dibuka  dan dihadiri  Bupati  Sintang dr. Jarot Winarno,M.Med,PH,   dan  Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya  Usfa Yursa,Amd,  dan  Sekretaris Bappeda Sanggau  Teresia Lili,SH,  sebagai narasumber.

Bupati  Jarot mengatakan, peran WVI selama ini sudah bertahun-tahun  banyak telah membantu  masyarakat sipil  dan masyarakat Kabupaten Sintang dalam pemenuhan kebutuhan dasar banyak membantu kebutuhan dasar.

“Yang kita inginkan di tiga kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi   pada suatu saat  kita ini punya  demokrasi yang berkualitas  dimana setiap warga Negara  termasuk anak-anak , ibu-ibu,  kaum perempuan  bisa mengartikulasikan  keinginan  dan keterlibatan mereka  dalam setiap zona pembangunan, yaitu pertumbuhan  yang inklusif  baik dikota, desa baik itu yang kaya maupun yang miskin sama-sama maju, kita menginginkan pemerintah yang dipercayai oleh rakyatnya,” tegas Jarot.
Jarot menjelaskan,  bahwa untuk itu tiga kabupaten ini mengadopsi  yang disebut dengan gerakan Open Government  yaitu gerakan pemerinathan yang terbuka , dan prinsip menjadi pemerintahan yang terbuka ada empat ,yaitu kesiapan penyelenggara Negara dari aspek infogritas , Akuntabilitas, Transparansi, dan yang ke empat  yang paling penting yaitu membangun Sintang, Melawi, Sekadau tidak mungkin hanya pemerintah saja.

"Kita perlu  bangun kabupaten ini bersama-sama masyarakat,  dan kami siap memediasi , memfasilitasi melaksanakan pelibatan publik dari segala perencanaan hingga  kegiatan, "ungkapnya.

Jarot menambahkan, dengan komitmen yang dilakukan bersama-sama ini, Bupati yakin secara sengaja dari tiga kabupaten ini bisa melakukan penguatan masyarakat sipil  dan apabila masyarakat sipil, yang kuat disuatu daerah itulah faktor utama adanya pelibatan publik.

"Pada akhirnya nanti bisa mewujudkan demokrasi  yang berkwalitas mewujudkan pertumbuhan yang inklusif  itulah yang dinamakan gerakan Open  Government,"katanya.

Sementara itu,  Area Manager Wahana Visi Indonesia  Kalbar  Portunatas Tambah mengatakan, sesuai arahan RPJM  nasional  tahun 2015/2019  pemerintah bertekad memperbaiki  pelayanan dasar di sektor di sektor  kesehatan,  pendidikan ,  identitas hukum , perlindungan sosial dan infrastruktur  dasar untuk mengurangi  kemiskinan dan kesenjangan guna mendorong akuntabilitas dititik terdepan  layanan menjadi sangat penting, karena dalam beberapa tahun terakhir ini  dana pembangunan untuk pembangunan pelayanan dasar  propinsi dan kabupaten  relatif besar namun tidak diimbangi dengan pencapaian yang  baik sehingga dibutuhkan kerjasama, akuntabilitas,  transparansi  dari semua.

"Untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang diutamakan keterlibatan warga dan  masyarakat untuk tetap bisa mendukung dan memberikan kontribusi , inilah yang dinamakan akuntabilitas sosial,"katanya.

Penulis: Humas
Editor: Mi2

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini