|

Wabup Sintang Pimpin Rapat Khusus Sengketa Pilkades

Sintang (Suara Sintang Raya)  -Menyikapi  penyelesaian masalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di  Desa Senibung Kecamatan Ketungau Hilir  Tim Pilkades Kabupaten Sintang, Selasa (21/08/2018) kembali melakukan  rapat  khusus  ke-2  di Balai Pegodai  dipimpin Wakil Bupati Sintang Askiman setelah dilakukan rapat khusus  pada Selasa, (14/08/2018) lalu
Pada rapat khusus  ke-2 lanjutan pembahasan  sengketa Pilkades di Desa Senibung Kecamatan Ketungau Hilir  yang dipimpin Wakil Bupati Sintang  Askiman tersebut dihadiri Kabag  Hukum Pemkab Sintang Herkulanus Roni,SH, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten  Sintang Hulidal, Pejabat Forkompimcam Ketungau Hilir, Forkopimdes Desa Senibung serta para Panitia Pilkades.

Menurut Askiman, rapat yang dibahas  hampir sekitar dua jam  iru ternyata pihak panitia Pilkades Desa Senibung Kecamatan  Ketungau Hilir  belum membawa  beberapa bukti lengkap dan hanya membawa  bukti  berupa berita acara Pilkades.

"Belum  membawa bukti lain  seperti surat suara untuk dapat mendukung pembuktian  dalam rapat  khusus Pilkades  yang dilakukan hari ini, sehingga kita belum  bisa mengambil sebuah keputusan,”ungkapnya.

Rapat  Sengketa Pilkades di Desa Senibung yang di bahas di  Balai Pegodai  Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang,  Menurut  Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman.MM,  terpaksa ditunda  dan disepakati lagi  akan dilanjutkan pada Kamis (23/08) mendatang.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Sintang Herkulanus Roni,SH mengaku dalam memberikan keputusan sengeketa Pilkades  ini  tetap berpedoman pada aturan Undang-Undang nomor.6 Tahun 2014 dan  PP. nomor.43 tahun 2014 sebagai acuan  penyelesaiannya.

"Sedangkan  terkait  Pilkades  ini juga sudah jelas Perbup Nomor.12 Tahun. 2016 serta Permendagri  Nomor.65 Tahun 2017 semua itu sebagai acuan dalam Peraturan Pilkades,”tegasnya.

Herkulanus menjelaskan,dalam  Peraturan Undang Undang  penyelenggara Pilkades sudah  dijelaskan.

"Apabila mereka belum memahami beberapa  peraturan dalam menyelesaian sengketa Pilkades ini , bisa dikonsultasikan ketingkat yang lebih tinggi seperti  Kecamatan  hingga ke Tingkat Kabupaten,"tegasnya lagi.

Penulis: Eko Humas Pemkab Sintang

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini