-->
    |

Masyarakat Melawi Nantikan Hasil Pansus Angket Perizinan Kebun







MELAWI (Suara Sintang Raya) Kinerja Tim  Panitia Khusus (Pansus)  Hak Angket besutan DPRD Melawi terkait perizinan kebun dan pendirian pabrik sawit di Melawi terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, ini kali kedua pihak DPRD Melawi membentuk panitia hak angket.

"Kita sebagai masyarakat hanya berharap pihak Pansus dapat bekerja dengan maksimal, profesional dan tidak masuk angin," kata Arsah Bina,r salah seorang warga Melawi, Jumat (17/11/2017).

Menurutnya, sebagai perpanjangan dari rakyat, tentunya Pansus angket harus berani membongkar dugaan pelanggaran dalam proses perizinan disektor perkebunan. Sebab, dalam pemberitaan sejumlah media cetak maupun elektronik, Pansus ini merupakan usulan dari seluruh fraksi di DPRD Melawi, setelah menemukan  dugaan proses perpanjangan maupun pemberian izin di sektor perkebunan yang tidak sesuai prosedur.

"Masyarakat menjadi penasaran, apakah benar, adanya kesalahan prosedur dalam pemberian perizinan perkebunan di Melawi. Jika terbukti, tentu harus disikapi oleh pihak penegak hukum," timpalnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen menerangkan, dasar pengusulan pembentukan Pansus berasal dari temuan dan informasi yang didapat oleh komisi terkait di bidang perizinan dan perkebunan, yakni Komisi III. Sebelumnya DPRD Melawi maupun komisi sudah menggelar rapat kerja hingga inspeksi mendadak di lapangan.

“Temuan ini berupa adanya perusahaan kebun yang sudah habis izin diperpanjang, padahal tidak ada aktivitas kebun di dalamnya. Begitu juga ada izin pabrik, ada dugaan menyalahi prosedur perizinan,” paparnya kepada wartawan.

Proses Pansus hak angket DPRD Melawi yang sedang berjalan saat ini telah memanggil sejumlah saksi dari instansi terkait di lingkungan Pemkab Melawi. Pansus ini sendiri terkait perpanjangan izin kebun sawit dan pembangunan pabrik sawit di Melawi.

Ketua Pansus Angket DPRD Melawi ini menyatakan, pihaknya masih menyelidiki perpanjangan izin kebun oleh pemerintah yang diluar prosedur. Kluisen mengatakan, seharusnya izin perpanjangan bisa diberikan bila kebun tersebut sudah beroperasi atau beraktivitas.

“Nanti kita akan lihat aturan. Apakah ini benar-benar ada pelanggaran atau tidak. DPRD hanya ingin membuktikan. Kalau memang tidak ada pelanggaran hukum berarti tidak ada persoalan. DPRD bukan mencari-cari kesalahan pemerintah, namun kita ingin meluruskan prosedur dan aturan hukum yang belaku,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Melawi itu.

Mencuatnya Pansus hak angket DPRD Melawi tersebut pun ditanggapi Bupati Melawi, Panji. Menurutnya, hak angket adalah kewenangan legislatif dalam menjalankan fungsi kontrolnya, sedangkan pihaknya selaku eksekutif, tidak bisa ikut campur dalam kewenangan itu. Panji kembali menegaskan, bahwa Pansus hak angket adalah salah satu mekanisme di DPRD.
Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Melawi, apakah memang DPRD Melawi melihat ada celah atau apakah melihat ada yang perlu di angket soal prosedur perpanjangan izin perkebunan kelapa sawit dan izin pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut.

“Apabila semua tujuannya untuk kebaikan atau perbaikan-perbaikan, itu selalu bisa. Artinya memang tidak salah, tinggal nanti bagaimana hasilnya. Hasilnya saya yakin kawan-kawan di DPRD akan memberikan dukungan, atau memberikan pendampingan, agar kiranya apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang apapun bisa kearah yang lebih baik,” bebernya usai menghadiri sidang paripurna DPRD Melawi, Senin (13/11/20170.

Panji melanjutkan bahwa Pansus angket adalah penyelidikan untuk mempelajari atau melihat segala macam permasalahan yang ada. “Ya, saya harap proses Pansus angket mungkin tidaklah kawan-kawan di DPRD ini bermaksud atau mengendingkan semua kepada hal-hal yang justru merugikan kita semua,” pungkasnya. ( Dea)
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini