-->
    |

AMPP Tuntut Kejelasan Penanganan GGD di Sintang

SINTANG (Suara Sintang Raya) - Sekitar 30 orang perwakilan Mahasiswa dan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Sintang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) mendatangi DPRD Sintang, Selasa (17/10/2017).

Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi tertutup guna menindaklanjuti aksi penolakan Guru Garis Depan (GGD) di Kabupaten Sintang.

Audiensi tertutup ini dilakukan bersama Anggota Komisi C DPRD Sintang yang membidangi pendidikan.
Tampak pula hadir Asisten III Setda Sintang Bidang Administrasi Umum Marcues Afen dan Sekretaris Dinas Pendidikan Sintang Yustinus.

Sebelumnya, Kamis (12/10/2017) sekitar 100 Mahasiswa beserta gabungan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan melakukan demo di Kantor DPRD Sintang. Mereka menolak kebijakan pemerintah terkait program Guru Garis Depan (GGD) di Kabupaten Sintang.

Sambil berorasi dengan membawa sejumlah spanduk penolakan, mereka minta agar bisa beraudiensi dengan para anggota dewan.

Dalam orasinya, gabungan Mahasiswa dan Ormas ini meminta agar program tersebut tidak dijalankan di Kabupaten Sintang.

Mereka menilai program tersebut merugikan putra-putri khususnya para sarja di daerah, menciptakan pengangguran dan munculnya kecemburuan sosial.

Alasannya, putra putri di daerah tidak mendapatkan kesempatan mengikuti program GGD karena syarat yang ditentukan pemerintah pusat sulit bagi sarjana pendidikan di daerah.

Tidak hanya sekedar berbekal ijazah lulus sarjana pendidikan semata, tapi harus mengikuti program sarjana mengajar di kawasan 3T (Tertinggal Terluar Terdepan) dan telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Syarat lainnya, pelamar GGD merupakan lulusan dari kampus dengan akreditasi minimal B.

Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian serta polisi pamong praja. Beberapa perwakilan massa diterima untuk melakukan audiensi sementara massa lainnya tetap berorasi di luar.

Audiensi dipimpin Ketua DPRD Sintang Jefray Edward didampingi Wakil Ketua DPRD Sintang Sandan. Tampak pula Asisten III Setda Sintang Marcues Afen.

Dalam audiensinya, perwakilan massa meminta kepada DPRD Sintang agar menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

Ketua Umum Forum Penegak Demokrasi Kalimantan Barat, Erasmus Endi Dacosta, yang turut dalam audiensi itu menyampaikan bahwa mereka menolak program GGD.

Menurutnya syarat yang ditentukan pemerintah pusat tidak berpihak kepada putra putri di daerah. “Kami menolak program GGD selama syarat yang dibuat pemerintah pusat tidak dirubah. Program ini hanya merugikan putra putri di daerah,” tegasnya. (din)
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini